Polemik Diskriminasi Terhadap Pendidikan, Kapankah Berakhir..?. ?

  • Whatsapp

Oleh : Pitasari
(Mahasiswi Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan)

BERITA-ONLINE.COM, OPINI – Dunia pendidikan memang agaknya terus mengalami perubahan kebijakan yang terjadi bahkan setiap tahunya, mulai dari permasalahan terkait ujian akhir sekolah sampai dengan pendaftaran calon pelajar yang berbeda dan terus mengalami perubahan di setiap memasuki tahun ajaran baru.

Perubahan akan kebijakan sistem pendidikan yang ada di negeri ini memang tak ayal menuai pro kontra, pasal nya permasalah pada dunia pendidikan mengalami perubahan tergantung dari siapa yang sedang memangku jabtan dan juga kebijakan.

Selain itu ada banyak sekali permsalah dalam dunia pendidikan baik pada sistem operasional, maupun dari segi kelayakan sebuah sekolah itu sendiri. Pemerintah pun merevisi terkait aturan terbaru penyaluran dana pendidikan BOS (bantuan oprasional sekolah). Yang mana salah satu syarat untuk mendapatkan dana bantuan harus lah memnuhi berbagai syarat, di dalam permendikbud No 6 tahun 2021 tersebut tercangkup setidaknya 5 persayaratan dan 3 persayaratan yang dikecualikan.

Salah satu poin yang dianggap akan menyebabkan sekolah swasta tidak menerima dana banatuan yakni “memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 60 (enam puluh) Peserta Didik selama 3 (tiga) tahun terakhir, aturan akan batas minimal siswa pada sekolah sontak menuai berbagai kritik sebab hal ini berkemungkinan besar sekolah swasta tidakakan menerima bantuan sebab jumlah peserta didik.

Di salah satu sekolah Banten pun mengalamai kerusakan faasilitas pada gedung sekolahnya, dan sekolah pun tidak bisa menerima bantuan lantaran sistem aturan yang baru. Menurut pengelola sekolah sejak pemerintah memberlakukan sistem zonasi dalam PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) untuk sekolah negeri, jumlah murid yang mendaftar ke sekolah swasta makin menurun bahkan hampir tidak ada sehingga pengelola sekolah swasta kesulitan untuk menggaji guru serta memelihara gedung karena tidak ada bantuan dana BOS (Biaya Operasional Sekolah) dari pemerintah maupun dana partisipasi masyarakat.

Jika hal ini terjadi maka tidak menutup kemungkinan bahwa sekolah swasta akan kekurangan fasilitas, terlebih ditambah gedung sekolah yang tidak memadahi. Pasalnya sekoklah swasta banyak pada wilayah pedalaman. Berbagai pihak pun mengkritisi aturan baru ini salah satunya dari Wakil Ketua Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah, Kasiyarno bahwa “Kami menolak Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan BOS Reguler khususnya Pasal 3 ayat (2) huruf d tentang Sekolah Penerima Dana BOS Reguler,” ujar nya pada, Jumat 3 September 2021.

Permasalahan dunia pendidikan negeri ini memang tidak pernah lepas dari fasilitas sekolah yang tidak memadahi dan tidak dapat menunjang kegiatan pemebelajaran, kendala ini pun agaknya tidak dapat diselesaikan dari tahun ke tahun selalu menjadi permasalahan pokok.

Terlebih tidak ada pemerataan ppendidikan di berbagai wilah indonesia utamanya untuk wilayah plosok pedalaman, bahkan penedidikan terkesan minim sekali anggarannya akan dari segi fasilitas maupun tenaga pengajarnya.

Di negeri ini sistem sekuler kapitalis pendidikan bertumpu pada sistem yang terpusat yakni pendidikan dengan kualitas bagus hanya dijangkau pada daerah perkotaan serta biaya yang tidaklah murah, sedangkan untuk daerah pedalaman tidak diprioritaskan. Hal ini juga dapat terlihat dari segi akses jalan yang tidak memadahi, maka tidak heran jika kualitas pendidikan di negeri ini masih tergolong rendah di banding dengan negara asia lainnya. Maka, hendaknya kita jangan berharap lagi terhadap sistem sekuler yang terbukti gagal melaksanakan pendidikan dengan baik, dan masalah diskrimansi pendidikan tidak akan berakhir selama sekuler kapitalis masih menaungi.

Diskriminsi akan pendidikan seolah terlihat sangat jelas di negeri ini, hal ini sangat akan berbeda dari sudut pandang Islam. Dalam sistem Islam, pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang akan diberikan secara gratis oleh negara, tentulah pendidikan merupakan tonggak utama bagi seorang muslim, yang mana berarti pendidikan merupakan alah satu konsen negara kepada setiap warga nya baik muslim maupun non muslim.

Negara bertanggung jawab atas setiap warga nya untuk dapat menenempuh pendidikan yang seseuai dengan bidang dan keahliannya, tentu hal itu dapat ditempuh dengan secara gratis atau Cuma-Cuma, pemerataan pendidikan pun akan sampai dari wilayah yang sangant jauh dari pusat ibu kota. Sebab dalam Islam tidak ada pemusatan pendidikan seperti sitem kapitalis sekuler hari ini, baik dari kurikulum, tenaga pengajar maupun fasiitas fisik sekolah akan sama antara yang dikota maupun di desa.

Sungguh akan sangat berbeda sekali antara sistem Islam yang menerapkan pendidikan dengan sistem sekuller hari ini, saat ini sekolah hanya bertumpu pada aturan bukan kualits pendidikan itu sendiri. Sistem Islam akan membuat sistem kualitas pendidikan yang berkualitas sesuai dengn aturan hukum syariah Islam, tidak akan terjadi deskriminasi terhadap sekolah ataupun individu yang ingin menempuh pendidikan. Maka jelas hal ini dapat terwujud hanya ketika Islam diterapkan secara keseluruhan di muka bumi ini. Waullahualam Bisshawab.

  • Whatsapp

Pos terkait