LAK-HAM INDONESIA Terbentuk di Lutim, Ini Pesan Arham MS

  • Whatsapp

BERITA-ONLINE.COM, LUWU TIMUR – Lembaga Kajian Advokasi Hak Asasi Manusia Indonesia (LAK-HAM INDOONESIA) Kabupaten Luwu Timur (Lutim), Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar acara pengukuhkan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Luwu Timur.

Acara pengukuhan pengurus yang dirangkaikan dengan kegiatan dialog interaktif ini digelar di Lesehan Lopi Mangkutana, Sabtu (12/6/2021) dan dihadiri langsung oleh Ketua Umum LAK-HAM INDONESIA, Arham MS.

Pengukuhan pengurus ditandai dengan pemberian Surat Keputusan (SK) pengurus dari Ketua Umum kepada Ketua DPD Lutim, Nobel didampingi Sekretaris, Wilson Aldis Pamanda serta pengurus lainnya. Selain itu, Ketua Umum juga menyematkan Pin kepada pengurus sebagai atribut resmi.

“Atas nama perkumpulan LAK-HAM INDOESIA, saya selaku Ketua Umum mengukuhkan dan memberikan amanah, tanggung jawab kepada seluruh pengurus untuk menjalankan roda organisasi sesuai dengan AD/ART dan peraturan perundang-undangan Republik Indoesia,” kata Arham MS.

Dalam sambutannya, Arham mengatakan kehadiran pengurus yang baru ini bisa memberikan manfaat kepada masyarakat dalam upaya pemajuan penghormatan HAM. Pengurus mampu menjadi bagian solusi atas permasalahan HAM dan perantara antara masyarakat dengan pemerintah dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak asasi bagi masyarakat Lutim.

“Persoalan HAM masih banyak yang belum memahami bahkan penyelenggara pemerintah daerah pun masih ada yang belum memahami apa itu HAM, sehingga banyak persoalan-persoalan dalam pengambilan serta pelaksanaan kebijakan terdampak pada masyarakat lemah,” tuturnya.

Tak hanya itu, Arham juga berpesan kepada pengurus agar berperan aktif mengawal roda pemerintahan Lutim yang baru dibawah kepemimpinan Bupati Budiman dalam upaya pencegahan perilaku-perilaku korup yang bisa saja terjadi.

“Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak masyarakat. Jadi kalau ada pejabat yang korupsi maka itu bisa disebut sebagai pelanggaran HAM dan berimbas kepada pemenuhan hak-hak rakyat,” jelas aktivis anti korupsi ini.

Ia mencotohkan, tambang-tambang yang beroperasi namun tidak memiliki izin dan dibiarkan beroperasi maka itu bagian dari perilaku penyimpangan dan berdampak perlindungan hak atas keselamatan dan hak atas lingkungan yang sehat bagi masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPD LAK-HAM INDONESIA Lutim, Nobel menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua Umum yang telah hadir secara langsung dalam acara ini.

“Kami merasa bangga dan berterimakasih atas kedatangan Ketua Umum dalam acara ini, dan kami juga akan menjalankan amanah ini sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan organisai,” ungkap Nobel.

Nobel juga menyatakan kesiapannya hadir dan membantu masyarakat, juga akan bersinergi dengan pemerintah agar kebijakan-kebijakan yang dihasilkan dapat berdampak nyata kepada masyarakat. (*)

  • Whatsapp

Pos terkait