oleh

Pembangunan Posko PPKM Berskala Mikro di Desa Cenrana Baru Ditargetkan Rampung Minggu Depan

BERITA-ONLINE.COM, MAROS – Pembangunan Posko Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berskala Mikro, di desa Cenrana Baru, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, Sulsel, Kini dalam Tahap Pembangunan.

Hal Tersebut di Ungkapkan Oleh Kepala Desa Cenrana Baru, Andi Zainal, kepada wartawan melalui sambungan sellulernya, Jumat (11/6/2021) sore.

Kepada wartawan, Andi Zainal menjelaskan, Pembungan posko di jadwalkan akan rampung minggu depan.

” Sementara Proses, insya allah minggu depan sudah rampung dengan segala kelengkapannya” Ujarnya

Andi Zainal menambahkan, Keterlambatan Pembangunan posko dikarenakan proses pencairan dana.

” sementara proses pencairan dana, baru dua pekan anggaran, belum terserap semua,” Tambah Andi Zainal

Andi Zainal juga Mengajak Wartawan untuk memantau posko PPKM Tersebut.

” Nanti kita kabari kalau sudah rampung, namun jika mau lihat pembangunan poskonya, bisa datang ke dusun Malaka desa cenrana baru,” Tutupnya

Sekedar di ketahui, Pemerintah Pusat mewajibkan kepada setiap desa di seluruh indonesia untuk mengalokasikan dananya Sebesar 8% dari total APBN Dana Desa, dalam hal penanganan Covid 19 dengan membentuk Posko PPKM Berskala Mikro di setiap Desa.

Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyatakan, posko di tingkat desa atau kelurahan diperlukan sebagai sarana dalam upaya pengendalian pandemi Covid-19 agar lebih tepat sasaran di tingkat mikro.

“Posko sebagai pusat perencanaan, koordinasi, pengendalian, dan evaluasi kegiatan penanganan Covid-19 dalam skala mikro, dilaksanakan dengan pendekatan kesepakatan, komunitas, gotong royong, kompak, dan adaptif,” kata Wiku dalam keterangan tertulis Beberapa waktu lalu.

Ia menjelaskan, posko penanganan Covid-19 di tingkat desa atau kelurahan memiliki empat aspek penting, yakni pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung.

“Aspek pembinaan berupa upaya penegakan disiplin dan pemberian sanksi. Lalu, aspek pendukung yang terdiri pencatatan dan pelaporan, dukungan komunikasi, serta logistik,” ujar Wiku.

Wiku mengatakan, pembentukan posko tersebut dipimpin oleh kepala desa atau lurah di mana salah satu tugasnya adalah menilai status zona wilayahnya.

“Dari penilaian zonasi, maka kepala desa/lurah dapat menentukan tindakan pengendalian yang sesuai. Kriteria zonasi terdiri dari zona hijau, kuning, oranye, dan merah,” terangnya.

Selain itu, pimpinan posko juga memiliki tugas, yaitu menentukan struktur dan sumber daya manusia (SDM). Beberapa SDM yang terlibat di posko ini di antaranya Babinsa, Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, penyuluh, pendamping, tenaga kesehatan, relawan, PKK, dan karang taruna.

Wiku juga mengungkapkan, alur pelaporan posko penanganan Covid-19 di tingkat desa/kelurahan dilakukan real time kepada posko satu tingkatan di atasnya, yakni level kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi dan pusat.

“Pemantauan dan evaluasi kinerja posko dilakukan secara berkala dan berjenjang oleh Satgas Penanganan Covid-19 daerah kepada Satgas Penanganan Covid-19 satu tingkat di bawahnya,” ujarnya.

Posko penanganan ini menjadi pusat perencanaan, koordinasi, pengendalian, dan evaluasi kegiatan penanganan Covid-19 berskala mikro. (*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA BERITA MENARIK LAINNYA