oleh

ALEMAKO Desak Kejati Usut Tuntas Dugaan Korupsi DISDIKBUD Sultra

KENDARI, BERITAONLINE — Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Anti Korupsi (ALEMAKO) Gelar unjuk rasa didepan Kantor Kejaksaan Tinggi (KEJATI) Sultra terkait dugaan mark up harga pengadaan tandon/tower anggaran tahun 2020 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi Sulawesi Tenggara.

Diduga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara mengajukan permintaan untuk pengadaan tower/ tandom beserta acsesoriesnya sebanyak 1000 set dengan harga /set sebesar Rp 7.500.000, setelah dilaksanakannya negosiasi harga dengan pihak penyedia yang telah di asistensi oleh instansi terkait maka ditetapkan harga /set Pengadaan barang tersebut yang diperuntukkan bagi SMA/ SMK/ SLB sederajat tersebar sesulawesi tenggara yakni sebesar Rp 6.325.000/ set atau sebesar Rp 6.325.000.000, tertera dipertanggung jawaban penggunaan Dana.

Kordinator Aksi ALEMAKO Sulawesi Tenggara Anang membeberkan penanganan dampak social ekonomi dan kesehatan akibat wabah Virus Corona (Covid-19) dan berdasarkan rujukan Permendagri dan Permenkeu tahun 2020 Pemerintah Daerah melakukan Refocusing dan Realokasi APBD Tahun 2020.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sultra merefocusing APBD/ DPA tahun 2020 sebesar Rp 40.000.000.000, salah satu focus pengalokasian anggaran dari hasil Refocusing melalui Biaya Tidak Terduga tahun 2020.

“Satuan harga per setnya untuk pengadaan tendon 600 Lt adalah sebesar Rp 6.325.000/set termasuk biaya pendistribusian,” tutur Anang saat memberi keterangan, Senin (19/4/2021).

Ia menambahkan, Berdasarkan hasil konfirmasi, dengan pihak penyedia bahwa harga per setnya untuk pengadaan tendon 600 Lt adalah sebesar Rp. 6.325.000/set termasuk biaya pendistribusian.

Sementara hasil investigasi ALEMAKO Sultra dilapangan, bahwa diduga telah terjadi Mark Up anggaran pengadaan Tower/ Tandon di Dinas Pendidikandan Kebudayaan Provinsi Sultra Tahun 2020, yang dugaannya dilakukan oleh pihak penyedia bersama-sama dengan Kepala Dinas Pendidikandan Kebudayaan Propinsi Sultra berinisial “AL”.

“Kuat dugaan kami bahwa adanya Mark Up anggaran pengadaan Tower/Tandon di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sultra Tahun 2020 yang dugaannya juga dilakukan oleh pihak penyedia yang berkerja sama dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sultra yakni AL,” bebernya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra membentuk Panitia Khusus (Pansus) pengelolaan dana Covid-19 tahun 2020 namun belum ada hasil sampai sekarang, tambahnya.
(××)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA BERITA MENARIK LAINNYA