Home / Muna Barat / SOROTAN

Sabtu, 26 Desember 2020 - 21:28 WIB

Diduga Korupsi, Camat Tikep Bersama Dua Mantan PLT Kades Serta Satu Kepala Desa Aktif Resmi Dilaporkan Ke Mapolda Sultra

LAK-HAM INDONESIA Resmi Melaporkan Camat Tikep,PLT Kades Gala,PLT kades Bero,Dan Kades Bangko, Kab.Muna Barat. Sabtu (26/12/2020)

LAK-HAM INDONESIA Resmi Melaporkan Camat Tikep,PLT Kades Gala,PLT kades Bero,Dan Kades Bangko, Kab.Muna Barat. Sabtu (26/12/2020)

BERITA-ONLINE.COM, MUBAR – Camat Tiworo Kepulauan (Tikep), Kabupaten Muna Barat (Mubar), Prov.Sulawesi-Tenggara (Sultra), Resmi di Laporkan Oleh Lembaga Kajian dan Advokasi Hak Asasi Manusia (LAK-HAM INDONESIA) Ke Mapolda Sultra, Sabtu (26/12/2020).

Al Rahman Dilaporkan karena Diduga Menyalahgunakan Anggaran Dana Desa Pada saat dirinya Menjabat sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala desa (Kades) Lasama, Kec.Tikep, Kab.Mubar, Pada Tahun 2018 Lalu.

Ketua Umum LAK-HAM INDONESIA, Arham MS, kepada wartawan Sabtu (26/12/2020) Mengatakan, ” Ada Tiga Pekerjaan Didesa Lasama Pada Tahun 2018 Lalu di Laporkan oleh lembaganya.

” Ada tiga Pekerjaan yang kami Laporkan, diantaranya, Pembangunan Gedung Serba Guna dengan Anggaran 313 Juta, Pembangunan Lapangan Olahraga Volli dan Takrau dengan anggaran 121 juta serta Drainase dengan Anggaran 261 Juta,” Ungkap Arham MS.

Aktivis Senior ini menambahkan, ” dari ketiga pekerjaan tersebut, pihaknya menduga ada upaya markup anggaran, sehingga diduga mengurangi volume dan menyalahi spesifikasi yang ditentukan dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB),” Tambahnya

Selain Melaporkan Camat Tikep ke Mapolda Sultra, Pihaknya juga melaporkan Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Dana Desa, di Desa Bero, Kec.Tiworo Utara, Kab.Muna Barat.

Dalam Laporannya, Bahri S.Pd, yang menjabat sebagai Mantan PLT Kepala Desa (Kades) Bero Tahun 2018, dilaporkan dengan dugaan adanya Pembangunan fiktif pada gedung serba Guna Yang menelan anggaran Senilai 454 Juta rupiah.

” Mantan PLT Kades Bero Tahun 2018 Lalu, Kita Juga Laporkan atas dugaan Pengadaan Gedung Serga guna yang dinilai fiktif dengan angaran 454 Juta,” Jelasnya.

Berdasarkan Informasi Yang dihimpun Oleh Wartawan, Bahri S.Pd, Menjabat PLT Kades Bero pada Tahun 2018, dan saat itu, Ia juga menjabat sebagai Camat Tiworo Utara, Namun saat ini, Bahri S.pd, diketahui berdinas di Kantor Satuan Polisi Pamon Praja Kab.Muna Barat dan menjabat sebagai Salah satu Kepala Bidang.

Selain Itu, LAK-HAM INDONESIA Juga melaporkan Mantan PLT kepala Desa (Kades) Gala, Saharudin.

Saharuddin yang diketahui Adik Ipar Camat Tikep ini, dilaporkan karena terbukti melakukan tindak pidana Korupsi Anggaran Dana Desa senilai 139 Juta Rupiah, saat dirinya menjabat sebagai PLT Kades Gala Pada Tahun 2019 Lalu.

Kebenaran Dugaan Korupsi tersebut diakui oleh saharudin sendiri, bahkan ia telah membuat surat pernyataan diatas materai dan disaksikan oleh Camat Maginti,Marwan SE,  serta kepala desa definitif Gala Saat ini, Bapak Sirajuddin. Adapun Surat pernyataan tersebut, di buat dan ditanda tangani pada tanggal 10 Maret 2020 Lalu.

Kepala Desa Gala, Sirajuddin, Saat di konfirmasi wartawan melalui sambungan sellulernya, Minggu (6/12/2020) Lalu membenarkan perihal tersebut. Namun menurutnya, Mantan PLT Kades Gala sudah mengembalikan sebesar 50 Juta Rupiah.

” Benar pak, Memang Beliau (saharudin_Red) telah melakukan dugaan penyalahgunaan Anggaran Dana Desa Sebesar 139.572.000, namun ia Telah Mengembalikan Dana Tersebut sebesar 50 Juta Rupiah, Sisanya ia Berjanji paling Lambat Hari Selasa 28/4/2020 Lalu, Namun hingga saat ini belum juga di kembalikan,” Ungkap Kades Gala, Sirajuddin, Minggu (6/12/2020) siang.

Sementara Sahruddin, saat dimintai keterangan Oleh wartawan mengatakan, ia mengakui telah lalai mengelolah dana desa saat dirinya menjabat sebagai PLT kades Gala pada Tahun 2019 Lalu. Namun Pihaknya akan bertanggung jawab mengembalikan dana tersebut.

” Kami akan bertanggung jawab dalam hal ini, dan perlu diketahui, kami telah mengembalikan dana ke kas desa sebesar 50 Juta, Sisanya sebesar 89 Juta belum dikembalikan karena kami juga memiliki hak yang belum diselesaikan oleh kepala desa saat ini,” Ungkap SH, melalui sambungan sellulernya, Minggu (6/12/2020) sore.

Selain Itu, Dalam Laporannya, LAK-HAM INDONESIA juga secara resmi melaporkan Kepala Desa Bangko, Hayal, keMapolda Sultra.

” Sebenarnya Kades Bangko sudah di laporkan ke Mapolres Muna bersamaan dengan PLT Kades Gala pada hari Senin 21/12/2020 lalu, dan yang melaporkan adalah teman media, Namun hari ini, kami juga melaporkan secara resmi ke Mapolda Sultra,” Tegas Arham

Arham Menjelaskan, ada tiga titik pekerjaan yang di laporkannya, diantaranya, Rehab Jalan Titian Kayu Dengan Volume 450 M, Pembangunan Jalan Baru Titian Kayu 200 M, Dan Rehab jalan titian 75 M.

“Rehab Jalan Titian Kayu Dengan Volume 450 M Anggarannya 297 Juta, namun hasil investigasi kami, Pekerjaan tersebut diduga tidak sesuai Spesifikasi Yang ditentukan di RAB,” Jelasnya

Dalam RAB, Lanjut Arham, Pemerintah Desa Bangko Membuat Rencana Anggaran Belanja (RAB) Menggunakan Hok Kayu Besi Gelondongan Panjang 7 Meter dengan Volume 445 Hok dengan harga Satuan 90.000, totalnya Rp.40.050.000,- + Kayu Besi Gelondongan Panjang 7 Meter dengan Volume 100 Meter Kubik dengan Harga satuan 400.000 totalnya Rp. 40.000.000,- + Balok Kayu Kelas 1 Ukuran 8/12 dengan Volume 15,3 Meter Kubik dengan harga satuan 3.740.000 totalnya Rp.57.222.000,- + Balok Kayu Kelas 1 Ukuran 6/12 dengan Volume 2,6 Meter Kubik dengan Harga Satuan 3.740.000 Totalnya Rp.9.742.000,- + Papan kelas 1 ukuran 3/25 dengan Volume 12 Meter Kubik dengan Harga Satuan 3.740.000 Totalnya Rp.44.880.000,-.

” Apa Yang ada Dalam RAB diduga tidak sesuai, kami menduga ada upaya Markup Anggaran,” Ungkapnya.

Arham Menambahkan, Upah Pekerja sebanyak 329 Hari dikali 90.000/Hari hingga ditotal menjadi Rp.39.510.000, Sementara Upah tukang sebanyak 320 Hari di kali 120.000/hari hingga ditotal menjadi 38.400.000.

” Upah Pekerja dan Upah Tukang sudah jelas tidak masuk akal sebanyak Itu, apa masuk akal jika dikerjakan selama kurang lebih 300 Hari dan jika ditotal mencapai Rp.77.900.000,” Tambahnya.

Sementara, kapolres Muna AKBP Debby Asri Nugroho kepada wartawan mengatakan, Pihaknya mempersilahkan Masyarakat maupun atas nama Lembaga untuk melaporkan jika ada temuan atau dugaan pelanggaran.

” Kami Prinsipnya tidak pernah Menghalangi semua Laporan masyarakat, Silahkan di Laporkan,” Ungkap kapolres Muna AKBP Debby Asri Nugroho, Melalui Sambungan Sellulernya, Senin (21/12/2020).

Ditempat Terpisah, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sultra, Kombes Pol Hery Tri Maryadi, Kepada wartawan Mengatakan, Pihaknya sangat mendukung Masyarakat untuk melaporkan Oknum-Oknum Kepala Desa Maupun Kontraktor Yang di nilai merugikan uang negara.

” Jika ada temuan atau dugaan seperti ini, silahkan diadukan di Polres Setempat, karena kerugiannya di bawah Satu Milyar, Biasanya Polres Yang bertindak, ” Jelas Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sultra, Kombes Pol Hery Tri Maryadi, Melalui sambungan sellulernya, senin (21/12/2020).

Mantan Kapolres Pinrang Polda Sulsel ini juga mengatakan, ” Polda sebagai Pembina Tehnis dan dapat mendorong Penyidik Untuk Menindak Lanjuti Laporan-Laporan Yang Masuk, namun jika tidak ada bangunan atau fiktif, sementara anggaran terserap semua, maka tinggal di ciduk saja,” Tutupnya.

Sementara Kepala Desa Bangko, Hayal, Saat dikonfirmasi Wartawan Melalui sambungan sellulernya, Sabtu (19/12/2020) Malam, Membantah dirinya melakukan pelanggaran. Menurutnya, Apa yang dilakukan sudah sesuai dengan RAB.

” Dugaan itu tidak Benar Adanya, dan Inspektorat Kabupaten Sudah Melakukan Pemeriksaan dan dinyatakan tidak ada temuan sama sekali,” Jelas Kades Bangko, Hayal, melalui sambungan sellulernya, Sabtu (19/12/2020) Lalu.

Laporan : SUFRI

BAGIKAN BERITA INI :

BACA BERITA LAINNYA :

BONE

Tambang Galian C di Dusun Nyappareng Desa Selli Disorot LSM Perak

LUWU

Rabat Beton Di Desa Puty di Sorot, Kades : Itu Urusan Gampang, Saya Ini Bekas Pimpro

SOPPENG

Aturan di RSUD Latemmamala Seperti Karet: Ketat-Longgar

Muna Barat

Diduga Alihkan Bantuan BLT, Ini Penjelasan Kades Bangko

Muna Barat

Proyek Pembangunan Deucker Samping Kantor PUPR Mubar Tidak Ada Papan Proyek, Dinas PUPR Diminta “Jangan Tinggal Diam”

ENREKANG

Diduga Pekerjaannya Fiktif, LSM Perak Sulsel Jadwalkan Laporkan Mantan Kades Banti Ke Mapolda Sulsel

LUWU TIMUR

Sebanyak 90 Proyek APBD Pemkab Lutim Jadi Bahan Investigasi Koalisi LSM Anti Korupsi, Ini Daftarnya

BONE

Rabat Beton di Desa Walimpong Bengo di Sorot LSM, Kapolres Bone : Silahkan Laporkan