Home / Muna Barat / SOROTAN

Selasa, 22 Desember 2020 - 21:44 WIB

Diduga Korupsi Dana Desa Saat Menjabat Jadi PLT Kades Lasama, Camat Tikep Akan Dilaporkan Ke APH

BERITA-ONLINE.COM, MUBAR – Pembangunan gedung serba guna di desa lasama, kec.tikep, kab.muna barat di sorot penggiat LSM.

Pasalnya, gedung yang menelan anggaran kurang lebih 300 juta rupiah ini, di duga ada indikasi markup anggaran, sehingga tidak sesuai dengan spesifikasi yang di tentukan dalam RAB.

Koordinator monitoring dan investigasi LSM Perak, Hendra Jaya SH mengatakan, pembangunan gedung serba guna yang di buat tahun 2018 Lalu ini sudah mengalami kerusakan.

” Kami duga ada penyalahgunaan anggaran disini, sehingga bangunan tersebut terlalu cepat mengalami kerusakan, salah satunya adalah kerusakan pada bagian plapon,” jelas Hendra Jaya, Selasa, (22/12/2020).

Hendra jaya menambahkan, selain kerusakan pada plapon, sejumlah bagian pada bangunan juga sudah mengalami kerusakan.” Tambahnya.

Hendra jaya menambahkan, pihaknya akan melaporkan temuan tersebut ke aparat penegak hukum untuk ditindak lanjuti,” tegasnya

Berdasarkan informasi yang di himpun oleh wartawan, Pembangunan gedung serba guna tersebut di bangun saat camat tikep,Rahman, yang memangku jabatan sebagai pelaksana tugas (PLT) kepala desa (Kades ) Lasama.

Sementara, salah satu warga setempat mengatakan, semenjak Camat Tikep,Rahman, menjabat sebagai PLT kades Lasama, penggunaan anggaran dana desa tidak jelas dan tidak transparan.

” Cuma gedung serba guna, lapangan volli, takrau, dan rabat beton yang beliau buat, selebihnya kami tidak tau anggarannya di kemanakan,” ungkap salah satu warga desa lasama yang enggan di sebutkan namanya, Selasa ,(22/12/2020).

“Bisa di cek pak di desa ini (Lasama_Red), coba tanyakan sama warga lain, anggaran dana desa di lasama selama pak camat Tikep yang jadi PLT, hampir tidak jelas rimbahnya, namun kami hanya diam saja karena tidak paham harus mengadu kemana.” Kesalnya.

Sementara salah satu warga setempat juga mengatakan, dirinya menduga ADD di desa lasama diduga di mainkan oleh camat Tikep untuk membiayai istrinya duduk di kursi DPRD Muna Barat pada pileg Lalu.

” Kami duga dana desa di gunakan untuk biaya kampanye istrinya pada pileg lalu,” jelas warga lasama yang enggan disebutkan namanya.

Sementara, Mantan PLT kades Lasama yang juga camat tikep, Rahman, saat di konfirmasi wartawan melalui sambungan sellulernya Selasa (22/12/2020) tidak dapat di mintai keterangan, WhatsApp Wartawan tidak dibalas, telpon sellulernya milik wartawan juga di blokir.

Namun, wartawan terus berupaya melakukan klarifikasi guna untuk pemberitaan selanjutnya.

Sementara ketua Aliansi jurnalistik online Indonesia (AJOI), Sufri Lakotong S.Kom, menyayangkan hal tersebut. menurutnya, seorang pejabat harus menjadi mitra bagi insan pers.

” Semestinya harus jadi mitra, jangan dilihat musuh, Wartawan itu independen, dan berkewajiban melakukan kontrol, namun tetap berimbang sesuai dengan kode etik jurnalistik,” ungkapnya, Selasa (22/12/2020) malam.

” Jangan jadi pejabat jika tidak ingin di kritik, jadikan kritikan sebagai bahan evaluasi,” tegas sufri.

Diberitakan juga sebelumnya, Seorang Oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berdinas sebagai Staf dikantor kecamatan Maginti Kabupaten Muna Barat Sultra,  dilaporkan oleh Penggiat LSM Perak ke Mapolda Sultra.

Pasalnya, Oknum PNS yang diketahui Berinisial SH Tersebut diduga Melakukan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) TA 2019.

SH yang diketahui merupakan Warga Pulau Gala, Desa Gala, Kec.Maginti, Kab.Muna Barat ini, Pernah Menjabat Sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa Gala Pada Tahun 2019 Lalu, saat menjabat itulah, SH Diduga Melakukan  Dugaan Tindak Pidana Korupsi senilai 141 Juta.

” Saat dirinya menjabat sebagai PLT Kades Gala Pada Tahun 2019 Lalu, Ia diduga melakukan korupsi dana desa sebesar 141 Juta.” Ungkap Koordinator Monitoring dan Investigasi LSM Perak, Hendra Jaya SH, Sabtu (5/12/2020) sore.

Hendra Jaya Menambahkan, berdasarkan Temuannya dilapangan, Dari Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD), SH diduga melakukan Korupsi senilai 15 Juta Rupiah.

” Belanja Tunjangan BPD, Pengadaan Profil Desa dan belanja Pelatihan Kader Teknis, SH diduga menyalahgunakan Anggaran sebesar 15 Juta Rupiah,” Tambahnya.

Lanjut Hendra Jaya, Sedangkan Dari Anggaran Dana Desa (DD), SH diduga Melakukan Korupsi Senilai 126 Juta Rupiah.

” Efisiensi Pembuatan Rompong, Efisiensi belanja barang Jaring dan Efisiensi Penyertaan Modal BUMDes, SH diduga menyalahgunakan Anggaran Sebesar 126 Juta Rupiah,” Lanjutnya.

“Besok, Kami akan Melaporkan Kasus Ini Kemapolda Sultra untuk ditindak Lanjuti,” Tegas Hendra Jaya.

Sementara, Berdasarkan infromasi yang di Himpun Oleh Wartawan, Apa yang disorot LSM Perak diduga benar Adanya, Bahkan Salah satu Staf di Kantor Kecamatan Maginti Yang enggan disebutkan Namanya membeberkan bahwa,  SH Telah mengakui perbuatannya telah melakukan percobaan Korupsi sebesar 141 Juta Rupiah dan bersedia untuk mengembalikannya.

” Ada surat pernyataan dia (SH_red) telah dibuat pada 10 Maret 2020 Lalu, sebagai bentuk pertanggung jawaban untuk mengembalikan dana tersebut ke rekening Desa selambat-lambatnya 12 maret 2020, Dan itu diketahui oleh Pak camat saat itu, namun Hingga saat ini dana tersebut diduga belum dikembalikan,” Ungkap Sumber Yang enggan disebutkan Namanya, Sabtu (5/12/2020) malam.

Sementara ditempat terpisah, Kepala Desa Gala, Sirajuddin, Saat di konfirmasi wartawan melalui sambungan sellulernya, Minggu (6/12/2020) siang membenarkan perihal tersebut. Namun menurutnya, SH sudah mengembalikan sebesar 50 Juta Rupiah.

” Benar pak, Memang Beliau (SH_Red) telah melakukan dugaan penyalahgunaan Anggaran Dana Desa Sebesar 139.572.000, namun ia Telah Mengembalikan Dana Tersebut sebesar 50 Juta Rupiah, Sisanya ia Berjanji paling Lambat Hari Selasa 28/4/2020 Lalu, Namun hingga saat ini belum juga di kembalikan,” Ungkap Kades Gala, Sirajuddin, Minggu (6/12/2020) siang.

Sementara SH, saat dimintai keterangan Oleh wartawan mengatakan, ia mengakui telah lalai mengelolah dana desa saat dirinya menjabat sebagai PLT kades Gala pada Tahun 2019 Lalu. Namun Pihaknya akan bertanggung jawab mengembalikan dana tersebut.

” Kami akan bertanggung jawab dalam hal ini, dan perlu diketahui, kami telah mengembalikan dana ke kas desa sebesar 50 Juta, Sisanya sebesar 89 Juta belum dikembalikan karena kami juga memiliki hak yang belum diselesaikan oleh kepala desa saat ini,” Ungkap SH, melalui sambungan sellulernya, Minggu (6/12/2020) sore.

Dari Hasil Penelusuran Awak Media, SH merupakan Adik Ipar Kepala Kecamatan Tiworo Kepulauan ( Tikep), Al Rahman.

Saat wartawan Mencoba Mengklarifikasi Camat Tiket Melalui Via WhatsAppnya, Camat Tikep Al Rahman membenarkan bahwa SH adalah Iparnya.

” Iya Benar, Adik Ipar Saya,” Singkatnya

Laporan : Agus Salim

BAGIKAN BERITA INI :

loading...

BACA BERITA LAINNYA :

Muna Barat

Penggunaan Anggaran Diduga Tidak Transparan, Kades Tiga Mubar Diduga Korupsi Dana Desa

LUWU TIMUR

Sebanyak 90 Proyek APBD Pemkab Lutim Jadi Bahan Investigasi Koalisi LSM Anti Korupsi, Ini Daftarnya

LUWU

Rabat Beton di Desa Riwang Selatan Telan Anggaran 600 Juta, Kondisinya Rusak Parah

HUKUM

Ini Perkembangan Hasil Penyelidikan Sembilan Kades Di Wajo Yang Dilaporkan LSM Perak Sulsel

Makassar

Kasus Jual Aset PDAM Mandek di Polres Barru, PERAK Desak Polda Sulsel Supervisi

HUKUM

Diduga Salah Gunakan Dana Desa, Sembilan Kades Di Wajo Resmi Di Laporkan LSM Perak Sulsel Ke Pihak Berwajib

LUWU

Habiskan Anggaran 475 Juta, Dua Rabat Beton di Desa Salubua Kec Suli Barat Kondisinya Memprihatinkan

Muna Barat

Diduga Korupsi, Camat Tikep Bersama Dua Mantan PLT Kades Serta Satu Kepala Desa Aktif Resmi Dilaporkan Ke Mapolda Sultra